Secara sederhana, BPK dapat menghimpun data penghuni negara dari seluruh pelosok Indonesia. Dengan 'alat paksa' temuan, BPK cukup buat temuan sederhana: BPS Tidak Punya Data Realtime Penduduk.
Jika di Swedia setiap penduduk lahir sudah dapat nomor register yang terkoneksi dengan sistem informasi kependudukan (sisduk), maka administrasi di Indonesia masih manual.
Di Indonesia menganut sistem pencatatan dua tahap. Pertama, akta kelahiran sebelum untuk penduduk baru lahir sampai dengan usia 17 tahun. Kedua, KTP atau Kartu Tanda Penduduk setelah usia 17 tahun. Perbedaanya cukup mencolok, di Swedia cukup satu tahap dan didukung sisduk, sedangkan di Indonesia sudah banyak tahap, tanpa sisduk pula..
Lucu juga, jika seorang anak SD saat diikutsertakan dalam turnamen futsal harus membawa akta lahir untuk meyakinkan panitia tentang batas usia peserta ternamen. Andaikata sejak lahir penghuni negeri ini sudah diberi nomor ID maka tidak perlu lagi kertas dibawa kemana-mana, cukup sidik jari.
Sidik jari hanya salah satu alat saja untuk memudahkan identifikasi dibanding bawa kartu. Jika kartu lupa terbawa atau hilang, maka tidak perlu khawatir dengan validasi identifikasi. Cukup tempelkan sidik jari lalu cocokkan data dengan realita fisiknya.
Ringkasnya, wewenang BPK dapat menjadikan prosedur administrasi levih efisien. Hanya saja kapan BPK membuat temuan seperti itu?
No comments:
Post a Comment